Konsultan Pajak Theodora Vita

Menjelang akhir April, banyak perusahaan mulai dikejar tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan Badan . Namun, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan siap untuk menyampaikan SPT tepat waktu. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah laporan keuangan yang belum selesai disusun. Lalu, apakah ada solusi legal agar tidak terkena sanksi? Jawabannya: ada , yaitu dengan mengajukan Formulir 1771-Y . Apa Itu Formulir 1771-Y? Formulir 1771-Y , atau biasa juga disebut SPT-Y , adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk mengajukan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan . Perpanjangan ini diberikan selama 2 bulan , dari batas pelaporan tanggal 30 April menjadi hingga 30 Juni . Tapi penting diingat, permohonan ini harus diajukan sebelum 30 April . Formulir ini bukan untuk menghindari atau menunda kewajiban pembayaran pajak. Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang tetap harus dibayar tepat waktu , sesuai ketentuan yang berlaku. Fungsi utama Formulir 1771-Y adalah memberi tambahan wak...

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan KEP-79/PJ/2025 yang memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan/atau melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 . Kebijakan ini dikeluarkan karena jatuh tempo kewajiban tersebut bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama. Latar Belakang Kebijakan Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan: Hari Libur Nasional & Cuti Bersama Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB , telah ditetapkan bahwa Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 H jatuh pada periode 28 Maret – 7 April 2025 . Akibatnya, jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2024 yang seharusnya 31 Maret 2025 dapat terganggu. Memberikan Kepastian Hukum & Rasa Keadilan Dengan adanya hari libur pan...

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan sistem CORETAX sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. Bagi Wajib Pajak lama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakses sistem ini tanpa harus melakukan pendaftaran ulang. Tidak Perlu Mendaftar Ulang Bagi Wajib Pajak lama yang telah terdaftar dalam sistem pajak sebelumnya, tidak perlu melakukan pendaftaran ulang di CORETAX. Seluruh data Wajib Pajak telah dimigrasikan secara otomatis ke dalam sistem baru ini. Namun, ada langkah tertentu yang harus dilakukan agar dapat mengakses CORETAX. Langkah-Langkah Mengakses CORETAX Reset Password Kunjungi halaman Portal Wajib Pajak di coretaxdjp.pajak.go.id . Pilih opsi "Lupa Kata Sandi" untuk melakukan reset password. Notifikasi perubahan password akan dikirimkan ke alamat email yang terdaftar di DJP Online pada modul Profil . Pastikan data email yang terdaftar sudah valid dan terbaru untuk kelancaran proses ini. ...

Sumber: pajak.go.id Pengertian Coretax Coretax adalah sistem administrasi perpajakan baru yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggantikan sistem DJP Online. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Dasar Hukum Coretax Coretax memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 , yang mengatur secara umum tentang modernisasi administrasi perpajakan. Peraturan Dirjen Pajak yang akan memberikan rincian teknis terkait implementasi PMK-81/PMK.03/2024. Manfaat Coretax Sistem Coretax menawarkan berbagai manfaat bagi Wajib Pajak maupun DJP, di antaranya: Integrasi Proses Coretax menggabungkan seluruh proses perpajakan dalam satu platform berbasis web. Pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT),...

Mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP) di Indonesia. Agar proses pelaporan berjalan lancar, penting untuk mempersiapkan dokumen dan informasi yang dibutuhkan terlebih dahulu. Berikut adalah checklist SPT Tahunan 2024 yang dapat membantu Anda: 1. Tentukan Jenis SPT yang Harus Dilaporkan Sebelum mulai, pastikan Anda mengetahui jenis SPT yang sesuai dengan status pajak Anda: SPT 1770 : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. SPT 1770 S : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan di atas Rp60 juta per tahun. SPT 1770 SS : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan di bawah Rp60 juta per tahun. SPT 1771 : Untuk Wajib Pajak Badan (perusahaan). 2. Persiapkan Dokumen yang Diperlukan Untuk memastikan data yang Anda laporkan akurat, siapkan dokumen berikut sesuai dengan jenis SPT Anda: a. Wajib Pajak Orang Pribadi ✅ NPWP (Nomo...

Tahun 2025 menandai era baru dalam sistem perpajakan di Indonesia dengan beberapa perubahan penting. Salah satu pembaruan terbesar adalah penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax System . Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan dan memusatkan administrasi perpajakan guna memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) serta otoritas pajak. Selain itu, mulai 1 Januari 2025 , tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat menjadi 12% . Berikut adalah rangkuman peraturan terbaru terkait penerapan PPN 12% yang perlu diketahui: 1. PMK No. 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan PPN atas Impor dan Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak Peraturan ini bertujuan menciptakan keadilan dalam penerapan tarif PPN 12% dengan ketentuan sebagai berikut: A. Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Impor dan Penyerahan BKP Mewah: Meliputi kendaraan bermotor, kapal pesiar, pesawat udara, dan barang mewah lainnya. Rumus perhitungan: PPN = 12% × Harga Jual/Nilai...

Dunia perpajakan di Indonesia terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Salah satu inovasi terbaru yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Coretax System . Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Lalu, apa itu Coretax, bagaimana manfaatnya, dan bagaimana cara UMKM serta perusahaan beradaptasi dengan sistem ini? Simak penjelasannya di bawah ini. Apa Itu Coretax? Coretax adalah sistem pajak berbasis digital yang dikembangkan untuk menggantikan sistem perpajakan lama yang selama ini digunakan DJP. Dengan teknologi yang lebih modern, Coretax mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform yang lebih efisien dan mudah diakses. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan kesalahan yang sering terjadi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Keuntungan Menggunakan...

Sebagai pemilik bisnis, memahami strategi pajak yang tepat sangat penting untuk menghindari risiko keuangan dan memastikan bisnis tetap menguntungkan. Berikut adalah beberapa strategi pajak yang dapat diterapkan oleh business owner agar tidak mengalami kerugian akibat kewajiban pajak yang tidak terkelola dengan baik. 1. Memahami Jenis Pajak yang Berlaku Setiap bisnis memiliki kewajiban pajak yang berbeda tergantung pada jenis usaha dan skala bisnisnya. Beberapa pajak yang umum dikenakan kepada pemilik bisnis di Indonesia antara lain: Pajak Penghasilan (PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh Final) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Daerah (Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dll.) Bea Cukai untuk bisnis yang berhubungan dengan impor dan ekspor Memahami jenis pajak yang berlaku dapat membantu dalam perencanaan pajak dan menghindari denda akibat ketidaktahuan. 2. Melakukan Perencanaan Pajak yang Efektif Perencanaan pajak yang baik dapat mengurangi b...